Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG)

 

clip_image002

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Banjar mengikutkan beberapa ASN-nya dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengarusutamaan gender (PUG) bagi perencana/PPTK SKPD kabupaten/kota lingkup provinsi Kalimantan Selatan, yang diadakan di Hotel Roditha Banjarmasin pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2019.

Narasumber Ibu Nurhikmah, S.H., M.H., M.M menjelaskan belum optimalnya pelaksanaan angggaran responsif gender (ARG) karena adanya persoalan disparitas penerima manfaat pembangunan antar wilayah. Hal ini disebabkan pandangan yang menyamaratakan keadaan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan akibat dari adanya alfa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan kenyataan ada kesenjangan APKM masyarakat laki-laki dan perempuan. Sehingga menghasilkan program/kegiatan yang tidak responsif gender atau program/kegiatan “buta gender”, dan bisa juga menjadi program/kegiatan yang diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu (baik disengaja maupun tidak bermaksud diskriminatif).

Pertama yang harus dilakukan adalah pemahaman yang sama mengenai gender di masyarakat. Telah dijelaskan lebih lanjut bahwa pengertian gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Perbedaan gender banyak menimbulkan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti: subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang lebih berat, dan stereotip. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana lelaki dan perempuan menjadi korban karena sistem tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisis gender yang dapat menganalisis ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bangunan peradaban dan budaya manusia. Pengarustamaan gender diperlukan agar lembaga, kebijakan, dan program dapat tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan serta laki-laki, dan membagi manfaat (pembangunan) secara adil antara perempuan dan laki-laki.

Ada dua pendekatan pembangunan beperspektif gender, yaitu :

          Women In development (WID) : merupakan pendekatan melalui program/proyek khusus bagi perempuan yang bertujuan memenuhi kebutuhan praktis perempuan dan memberdayakannya sehingga meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya.

          Gender And Development (GAD) : merupakan pendekatan yang bertujuan mengintegrasikan aspirasi kepentingan serta peranan laki-laki dan perempuan dalam arus pembangunan. Dalam pendekatan ini perempuan tidak boleh disubordinasikan dipinggirkan (dimarjinalisasikan), dilecehkan dan memikul beban yang berlebihan.

Beberapa definisi anggaran berperspektif gender, yaitu sebagai berikut :

       Anggaran berperspektif gender versi Bappenas merupakan anggaran yang tidak dipisahkan bagi perempuan atau laki-laki.

       Anggaran berperspektif gender versi FITRA adalah anggaran yang penggunaannya diperuntukkan mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam hubungan-hubungan sosial dan kekuasaan, tidak memapankan atau memberlanjutkan atau menciptakan pola hubungan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. Anggaran berperspektif gender tidak hanya dilihat dari angka-angka atau nilai nominal dari anggaran itu sendiri, melainkan juga harus dilihat proses-prosesnya beserta kekuasaan yang inheren di dalamnya.

       Anggaran berperspektif gender versi MCW adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi. Pertama, adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. Kedua, indikasi pengelolaan anggaran akan memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan di antara kedua kelompok gender. Ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi anggaran dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan gender.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian anggaran responsif gender adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi. Pertama, adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. Kedua, indikasi pengelolaan anggaran akan memunculjkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan di antara kedua kelompok gender. Ketiga, fungsi stabilitasi ekonomi anggaran dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan gender.

Ada lima langkah yang perlu dilakukan dalam mengkaji anggaran sensitif gender. Kelima langkah ini adalah :

1.    Menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, berbagai sub kelompok yang berbeda dalam sektor pembangunan.

2.    Periksa apakah kebijakan yang ada cukup peka gender. Dalam hal ini perlu diajukan pertanyaan apakah kebijakan yang ada tersebut dapat mengatasi kondisi yang digambarkan pada langkah pertama.

3.    Periksa apakah anggaran yang memadai dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan yang peka gender.

4.    Periksa apakah dana yang dibelanjakan sudah sesuai dengan yang direncanakan.

5.    Uji dampak dari belanja dan kebijakan yang sudah diimplementasikan tersebut.

Ada tiga indikator untuk menilai apakah APBD sudah berperspektif gender yaitu:

1.    Kebutuhan anggaran khusus bagi perempuan dan anak.

Berapa besarnya dana yang dialokasikan dalam rencana anggaran untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak? Apakah jumlah anggarannya cukup besar atau kecil?

2.    Kebutuhan anggaran untuk mempercepat tercapainya kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Berapa besarnya dana yang dialokasikan dalam rencana anggaran untuk membiayai program-program pembangunan dan kebijakan khusus dalam rangka mempercepat kesetaraan perempuan dan laki-laki?

3.    Kebutuhan anggaran untuk Program Utama Kesetaraan Gender.

Berapa besar seluruh alokasi anggaran untuk tiap-tiap kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan bersifat adil gender dan sisi jumlah penerima manfaat dan akibat kebijakan, dari program kegiatan yang telah dianggarkan?

Suatu pemerintahan harus menjalankan amanahnya untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Agar amanah tersebut bisa terwujud, maka perlu perubahan paradigma pemerintahan, yaitu melihat bahwa masyarakat tidak homogen. Kondisi bahwa masyarakat bersifat heterogen memunculkan fakta bahwa ada kebutuhan-kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok masyarakat. Misalnya, kelompok dengan kemampuan berbeda (disability) memiliki kebutuhan khusus dalam hal prasarana publik yang ramah dengan kondisi mereka. Begitu pula dengan perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, misalnya karena perbedaan fisik (perempuan hamil, sementara laki-laki tidak) maupun karena perbedaan karena kontruksi sosial (perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga, sementara laki-laki tidak).

Pemahaman dan pemenuhan atas kebutuhan yang berbeda ini merupakan pijakan awal jika ingin melakukan penguatan dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang selama ini kurang beruntung (seperti kelompok miskin, perempuan, kemampuan berbeda) menuju tercapainya keseteraan dan keadilan gender. Dengan mengakomodasikan adanya kebutuhan yang berbeda diharapkan penyelesaian masalah pembangunan akan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya strategi pembangunan yang dinamakan dengan strategi pengarusutamaan gender. Dengan melakukan strategi pengarusutamaan gender, diharapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan responsif gender karena telah mengakomodasi pemenuhan kebutuhan yang berbeda antar kelompok masyarakat dan antara laki-laki dan perempuan.

 

Keadilan gender dikatakan berhasil jika terpenuhi indikator-indikatornya, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama/setara antara laki-laki dan perempuan. Adanya sistem dokumentasi data yang memilahkan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Serta penggunaan cara-cara yang partisipasif, fair dan apresiatif, baik laki-laki maupun perempuan dalam proses-proses pembangunan dan bermasyarakat.

Idealnya dalam melakukan perencanaan dan penganggaran pembangunan perlu dilakukan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengarusutamaan gender (PUG) bagi perencana/PPTK SKPD kabupaten/kota lingkup provinsi Kalimantan Selatan ini maka diharapkan terlaksananya Anggaran Responsif Gender agar manfaat pembangunan bisa tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Sehingga masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merupakan tujuan pembangunan nasional dapat tercipta.