Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP No 12 Tahun 2019 Perspektif Pengadaan Barang-Jasa dan Siklus Keuangan Lainnya

 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

 

RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah Meliputi :

 

a.    Hak Daerah unutuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

b.    Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerrintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c.     Penerimaan Daerah;

d.    Pengeluaran Daerah;

e.    Kekayan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang ,barang , serta haki lain yang dapat dinilaidengan uang ,termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan/atau

f.      Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

 

PRINSIP PKD

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

clip_image001clip_image002clip_image004

PEMISAHAN KEWENANGAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

clip_image005clip_image006clip_image008clip_image010Pasal 17-18 dan Pasal 20-21 UUPN

TUGAS PA

1.    Menyusun RKA SKPD

2.    Menyusun DPA SKPD

3.    Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja

4.    Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya

5.    Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

6.    Melaksanakan pemungutan retribusi daerah

7.    Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

8.    Menandatangani SPM

9.    Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya

10.  Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya

11.  Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

12.  Menetapkan PPTK dan PPK SKPD

13.  Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

14.  Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

KPA

Pelimpahan Kewenangan PA Kepada KPA ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD, meliputi

1.    Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja

2.    Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya

3.    Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

4.    Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

5.    Melaksanakan pemungutan retribusi daerah

6.    Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan

7.    Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

PPTK

PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah

 

PPK SKPD

(1)  Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

(2)  PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

a.    Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

b.    Menyiapkan SPM

c.     Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

d.    Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e.    Menyusun laporan keuangan SKPD

(3)  PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

 

BENDAHARA PENGELUARAN

(2) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

a.    Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;

b.    Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

c.     Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya

d.    Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e.    Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran

f.      Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

g.    Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

APBD

·         Pendapatan Daerah;

·         Belanja Daerah; dan

·         Pembiayaan daerah.

 

KLASIFIKASI BELANJA

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

a.    Belanja operasi;

1.    Belanja Pegawai;

2.    Belanja Barang dan Jasa;

3.    Belanja Bunga;

4.    Belanja Subsidi;

5.    Belanja Hibah; dan

6.    Belanja Bantuan Sosial.

b.    Belanja Modal;

c.     Belanja Tidak Terduga; dan

d.    Belanja Transfer.

 

BELANJA PEGAWAI – TAMBAHAN PENGHASILAN

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan

Kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

 

BELANJA SUBSIDI

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

 

BELANJA HIBAH DAN BANSOS

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

 

Tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BANSOS

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

 

BELANJA

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga Ditetapkan dengan Perkada.

Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Jenis, Obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

 

RKA SKPD

(1)  Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS

(2)  RKA SKPD menggunakan pendekatan

a.    Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

b.    Penganggaran terpadu; dan

c.     Penganggaran berdasarkan kinerja.

(3)  RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

 

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepada SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.

 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Kebenaran material sebagaimana merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan :

a.    Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD

b.    Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM

c.     Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban

d.    Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D

e.    Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

f.      Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

g.    Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

 

Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

 

·         Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

·         Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

·         Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(1)  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah :

a.    Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

b.    Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan

c.     Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

(2)  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

(3)  Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

 

Pasal 152

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan;

a.    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b.    SAPD; dan

c.     BAS untuk Daerah,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

BAS

Pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.

BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

 

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Paling sedikit meliputi :

a.    Laporan realisasi anggaran;

b.    Laporan pembahan saldo anggaran lebih;

c.     Neraca;

d.    Laporan operasional;

e.    Laporan arus kas;

f.      Laporan perubahan ekuitas; dan

g.    Catatan atas laporan keuangan.

 

Sumber : LPKN – Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional