PRINSIP PENYUSUNAN DPA-SKPD/PPKD

Satuan Kerja Perangkat
Daerah
 (biasa disingkat SKPD) adalah
perangkat Pemerintah
Daerah
(Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD
adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan
pemerintahan berjalan dengan baik. Gubernur dan
wakilnya, Bupati dan
wakilnya, atau Wali
kota
dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan
ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat
Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD,
Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan
(atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan
lainnya yang setingkat).

Untuk menyusun DPA-SKPD diperlukan
informasi secara akurat dan singron yang terkait dengan belanja berdasarkan
urusan pemerintahan, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang dicapai dari
program dan kegiatan

urusan pemerintahan daerah memuat
bidang urusan pemerintah daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi organisasi

Organisasi memuat nama organisasi atau
nama SKPD selaku penggunaan anggaran /pengguna barang, prestasi kerja yang
hendak dicapai yang terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja
dan target kinerja

Program memuat nama program yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam APBD.

Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam APBD.

Indikator-indikator dalam DPA-SKPD
meliputi masukan, keluaran dan hasil

Tolak ukur kinerja merupakan ukuran
prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan
faktor kualitas, kuantitas, efesiensi dan efekti’fitas pelaksanaan
dari program dan kegiatan

Target kinerja merupakan hasil yang
diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan

PENGERTIAN DPA-SKPD/PPKD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPD/PPKD)

Adalah dokumen yang memuat
pendapatan,belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran/pengguna barang

DPA-SKPD/PPKD yang dijadikan sebagai
dokumen pelaksanaan anggaran oleh SKPD harus terlebih dahulu disahkan oleh PPKD
setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah

DPA-SKPD/PPKD yang terkait dengan
pendapatan memuat informasi tentang kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan daerah yang dipungut/ dikelola/diterima oleh SKPD/PPKD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan

DPA-SKPD/PPKD yang terkait dengan
belanja memuat informasi tentang kelompok belanja tidak langsung dan belanja
langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis,obyek dan rincian obyek
belanja

DPA-SKPD/PPKD yang terkait dengan
belanja memuat informasi tentang kelompok belanja tidak langsung dan belanja
langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis,obyek dan rincian obyek
belanja