Pemusnahan Barang Milik Daerah

A.   Prinsip Umum
Pemusnahan.

Untuk melaksanakan pemusnahan barang
milik daerah, berikut ini prinsip-prinsip umum pemusnahan sebagai berikut:

1.   Pemusnahan adalah tindakan
memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah;

2.   Pemusnahan barang milik daerah
dilakukan apabila:

a.   tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

b.   terdapat alasan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.   Pemusnahan dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk
barang milik daerah pada Pengguna Barang;

4.   Pemusnahan dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk
barang milik daerah pada Pengelola Barang;

5.   Pelaksanaan pemusnahan barang milik
daerah baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau oleh Pengelola Barang
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

6.   Pemusnahan dilakukan dengan cara:

a.   dibakar;

b.   dihancurkan;

c.     ditimbun;

d.   ditenggelamkan; atau

e.   cara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.


B.   Alasan-Alasan
Pemusnahan.

Pemusnahan barang milik daerah
dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:
 

a.   tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

b.   terdapat alasan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap barang milik daerah tidak
dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan merupakan alasan atas pemusnahan barang milik
daerah.

Yang dimaksud dengan tidak dapat
digunakan, dikaitkan dengan penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang
milik daerah diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penggunaan barang milik daerah
meliputi:

1.   Penetapan status penggunaan barang
milik daerah;

2.   Pengalihan status penggunaan barang
milik daerah;

3.   Penggunaan sementara barang milik
daerah; dan

4.   Penetapan status penggunaan barang
milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan
dilakukan untuk:

a.   penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD; dan

b.   dioperasikan oleh pihak lain dalam
rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.

Sehingga diartikan, barang milik
daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dalam penetapan
dan tidak digunakan oleh SKPD dalam rangkan menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan funsgi SKPS, atau barang milik daerah tersbut tidak dioperasikan oleh
pihak lain.

Yang dimaksud dengan tidak dapat
dimanfaatkan, dikaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan
barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi
barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Adapun bentuk
pemanfaatan barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama
pemanfaatan), BGS (bangun guna serah atau BSG (bangun serah guna), dan KSPI
(kerja sama penyediaan infrastruktur). Sehingga diartikan, barang milik daerah
dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat disewakan, tidak
dapat dipinjam pakaikan, tidak dapat dilakukan kerja sama pemanfaatan, tidak
dapat dilakukan BGS (bangun guna serah) atau BSG (bangun serah guna), tidak
dapat dilakukan KSPI (kerja sama penyediaan
infrastruktur).

Yang dimaksud dengan tidak dapat
dipindahtangankan, dikaitkan dengan pemindahtanganan barang milik daerah.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Barang milik
daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah
dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi :

a.   penjualan;

b.   tukar menukar;

c.     hibah; atau

d.   penyertaan modal pemerintah daerah.

Sehingga diartikan, barang milik
daerah dapat dimusnakan jika barang milik daerah tersebut tidak dapat dijual,
tidak dapat dilakukan tukar menukar, tidak dapat dihibahkan, tidak dapat
dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah.

Terhadap ketiga alasan untuk dapat
dilakukan pemusnahan yaitu tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
tidak dapat dipindahtangankan, maka atas alasan tidak dapat digunakan dan tidak
dapat dimanfaatkan adalah bersifat kumulatif yang berarti kedua-duanya harus
terpenuhi. Sedangkan atas alasan pemusnahan tidak dapat dipindahtangankan adalah
bersifat kumulatif dengan tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan,
dan pula dapat bersifat alternatif dengan dengan tidak dapat digunakan dan tidak
dapat dimanfaatkan.

Dari ketiga alasan atas dapat
dilakukannya pemusnahan barang milik daerah yaitu tidak dapat digunakan, tidak
dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, maka terdapat alasan
yang bersifat alternatif dari ketiga alasan ini, yaitu terdapat alasan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan terdapat alasan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah alasan
pemusnahan dapat dilakukan jika terdapat ketentuan dari peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya terdapat didalam
ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah bahwa suatu barang milik
daerah harus dimusnahkan. Atau terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang mengharuskan suatu barang milik daerah harus
dimusnahkan.

C.  Pertimbangan-Pertimbangan
Pemusnahan.

Selain alasan-alasan pemusnahan
barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau
tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka terdapat pertimbangan-pertimbangan pemusnahan
yang bersifat kumulatif dari alasan-alasan pemusnahan barang milik
daerah.

Apa saja yang dimaksud dengan
pertimbangan sehingga dapat dilakukannnya pemusnahan barang milik daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tantang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak memberi penjelasan atas perihal ini. Namun
dapat ditafsirkan, yang dimaksud dengan pertimbangan pemusnahan yaitu hal-hal
yang berkaitan dengan kondisional pemusnahan. Misalnya untuk memusnahkan suatu
bangunan dengan menghancurkannya yang peruntukkannya atau penggunaannya
dialihkan,  perlunya berbagai
pertimbangan-pertimbangan seperti IMB (izin mendirikan bangunan), Tata Ruangnya,
analisa dampak lingkungannya dan lain-lain
pertimbangan.

D.  Tata Cara Pemusnahan pada Pengguna
Barang.

Pengajuan permohonan pemusnahan
barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang  kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Permohonan pemusnahan barang milik
daerah paling sedikit memuat:

a.   pertimbangan dan alasan pemusnahan;
dan

b.   data barang milik daerah yang
diusulkan pemusnahan.

Data barang milik daerah yang
diusulkan pemusnahan antara lain meliputi: a. kode barang; b. kode register;c.
nama barang; d. tahun perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g.
jumlah barang; h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan; i. nilai perolehan; dan j. nilai buku untuk
barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan.

Pengajuan permohonan yang diusulkan
pemusnahan dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. surat pernyataan dari
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat: (1).
identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan (2). pernyataan bahwa
barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau
tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah
yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; c. kartu identitas barang, untuk
barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan d.
foto barang milik daerah yang diusulkan
pemusnahan.

Pengelola Barang melakukan
penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan yang diusulkan oleh Pengguna
Barang. Penelitian meliputi: a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan
permohonan pemusnahan barang milik daerah; b. penelitian data administratif; dan
c. penelitian fisik. Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti
antara lain: a. kode barang; b. kode register; c. nama barang; d. tahun
perolehan; e. spesifikasi barang; f. kondisi barang; g. jumlah barang; h. bukti
kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan; i. nilai perolehan; dan/atau j. nilai buku, untuk barang  milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan. Sedangkan penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik
barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data
administratif.

Pengelola Barang menyampaikan hasil
penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan
persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Apabila permohonan pemusnahan barang
milik daerah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai
dengan alasan.

Apabila permohonan pemusnahan barang
milik daerah disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan
pemusnahan barang milik daerah. Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah
paling sedikit memuat: a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang,
nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
Pemusnahan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Berdasarkan surat persetujuan
pemusnahan barang milik daerah, Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang
milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan
dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat
persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengguna Barang mengajukan usulan
penghapusan barang milik daerah.