SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)

            Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah
kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan
K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan
Kerangka Acuan Kerja (KAK). Rencana Umum Pengadaan disusun dan ditetapkan oleh
PA (Pengguna Anggaran).

            Rencana Umum Pengadaan (RUP)
menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara
langsung terhadap Informasi Pengadaan Barang/Jasa. Rencana Umum Pengadaan yang
telah diumumkan dapat dilakukan perubahan dan revisi.

            Rencana Umum Pengadaan bertujuan
untuk memberikan prospek bisnis bagi dunia usaha/penyedia, memberikan indikator
yang dapat menentukan kapan dimulai dan selesainya proses pengadaan, dan menjadi
unsur pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa.

            Untuk mempermudah pihak PA/KPA
dalam mengumumkan RUPnya maka digunakanlah aplikasi Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat
penunjang.
Tentang pengisian aplikasi SiRUP secara umum sudah cukup lengkap
tertuang pada situs
SIRUP,
http://inaproc.lkpp.go.id/sirup
.

            Mesti begitu selayaknya aplikasi
tentu tidak akan sempurna 100% dan mampu memenuhi semua kebutuhan. Pasti ada
hal-hal yang tidak sesuai dengan logika pikir masing-masing pengguna atau
operator. Untuk itu dalam artikel ini akan coba dibahas beberapa pertanyaan umum
terkait operasionalisasi system SiRUP.

Apakah yang diinput dalam SiRUP hanya yang bersifat
lelang saja?

            Untuk menjawab pertanyaan ini maka
kita kembalikan pada pasal-pasal yang terkandung dalam Perpres 54.2010
sebagaimana diubah melalui Pepres 70/2012.

Pasal
1 ayat 1 : Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
kementerian/lembaga/satuan kerja/perangkat daerah/institusi yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa.

Pasal
2 ayat 1 : Ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi :

1.   Pengadaan barang/jasa di lingkungan
K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD.

2.   Pengadaan barang/jasa untuk
investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau
seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pasal 3 : Pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dilakukan melalui:

1.   Swakelola; dan/atau

2.   Pemilihan penyedia
barang/jasa

Pasal 8 : (1) PA memiliki tugas dan
kewenangan sebagai berikut:

1.   Menetapkan Rencana Umum
Pengadaan;

2.   Mengumumkan secara luas Rencana Umum
Pengadaan paling kurang di website kementerian/lembaga/pemerintah
daerah/institusi.

Setidaknya dari pasal-pasal ini
tidak sedikitpun menyebutkan RUP hanya tentang pelelangan saja. Ini karena RUP
adalah Rencana Umum Pengadaan bukan Rencana Umum Pelelangan. Untuk pertanyaan di
atas dapat dijawab dengan pernyataan bahwa RUP terkait seluruh metode pengadaan
yang termaktub dalam swakelola dan/atau memilih penyedia. Baik itu pelelangan,
pengadaan langsung, penunjukan langsung atau lainnya.

Apakah
yang diinput dalam SIRUP hanya belanja langsung saja?

Untuk
yang satu ini memang tidak ada pasal yang secara tegas menyatakan bahwa hanya
jenis belanja tertentu saja yang diumumkan. Namun tidak ada salahnya berijtihad
dalam kerangka mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran
khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa.

Permendagri
13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 36
:

  1. Kelompok
    belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
    merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
    pelaksanaan program dan kegiatan.
  2. Kelompok
    belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
    belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
    dan kegiatan.

Kemudian
disebutkan pada pasal 37 yang termasuk dalam Belanja Tidak Langsung adalah
:

  1. belanja
    pegawai
  2. bunga;
  3. subsidi;
  4. hibah;
  5. bantuan
    sosial;
  6. belanja
    bagi basil;
  7. bantuan
    keuangan;
  8. belanja
    tidak terduga

Sedangkan
Belanja langsung dijelaskan pada Pasal 50 : Kelompok belanja langsung dari suatu
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut
jenis belanja yang terdiri dari:

1.   belanja
pegawai;

2.   belanja
barang dan jasa;

3.   belanja
modal.

Dengan runtutan ini maka Belanja
Tidak Langsung (BTL) pada dasarnya tidak terkait secara langsung terhadap
pelaksanaan program/kegiatan. Jika dikaitkan dengan definisi pengadaan
barang/jasa maka BTL selama orientasinya adalah untuk mendapatkan barang/jasa
termasuk dalam pengadaan barang/jasa. Dan jika dikaitkan dengan cara pengadaan
BTL termasuk dalam swakelola dalam
rangka pengelolaan administrasi pembangunan/pemerintahan.

Yang menjadi poin pokok adalah
apakah swakelola besar pengelolaan administrasi pembangunan/pemerintahan ini
perlu diumumkan dalam RUP?

Secara substansi Ya! Karena ruang
lingkup termasuk dalam definisi Pasal 2 ayat 1. Namun demikian jika melihat
kategorinya adalah swakelola, maka yang diumumkan adalah total nilai
swakelolanya. Sedangkan total nilai swakelola sudah termaktub dalam Dokumen
Penjabaran APBD yang telah diumumkan secara luas, kemudian sifat dana tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Maka prioritas
utama untuk diumumkan dalam RUP adalah BL meskipun begitu mengumumkan BTL juga
lebih baik.

Apakah Belanja Hibah dan Bansos
tidak perlu diumumkan dalam SIRUP
?

Pasal 42 ayat 1
: Belanja hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam
bentuk uang, barang
dan/atau jasa
kepada pemerintah atau pemerintah daerah
lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya.

Pasal 45 ayat 1
: Bantuan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam
bentuk uang dan/atau
barang
kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian hibah dan bantuan
sosial terdiri dari tiga bentuk yaitu uang, barang atau jasa. Untuk yang dalam
bentuk uang yang ada hanya pada BTL tidak masuk dalam definisi pengadaan
barang/jasa. Sedangkan hibah bentuk barang/jasa atau bantuan sosial bentuk
barang pengadaannya ditempatkan pada BL yang mengikat pada peraturan pengadaan
barang/jasa, kategori ini lah yang diumumkan dalam RUP.

Bagaimanakah memisahkan swakelola
dan pemilihan penyedia dalam aplikasi SIRUP?

Karena sifat pertanyaannya sangat
teknis aplikasi SIRUP maka sebaiknya kita gunakan dasar petunjuk yang ada dalam
aplikasi SIRUP. Petunjuk ini ada pada link berikut
Swakelola/Penyedia.

Petunjuk ini bukan berarti pengisian
yang paling benar karena yang berhak menyatakan benar hanya lembaga yang
berwenang yaitu LKPP.