PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 , diterbitkan untuk melaksanakan
kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan
balanja daerah diperlukan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan
Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Menteri perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun
2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 , dinyatakan bahwa yang
dimaksud dengan Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah
daerah dalam penyusunan , pembahasan , dan penetapan APBD .Adapun yang dimaksud
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Dalam Pasal  2 Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2020 meliputi :

a.   sinkronasi kebijakan Pemerintah Daerah
dengan kebijakan Pemerintah;

b.   prinsip penyusunan
APBD;

c.     kebijakan penyusunan
APBD;

d.   teknis penyusunan APBD; dan

e.   hal khusus
lainyan.

 

Lebih lanjut ditegaskan dalam
Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 bahwa (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran 1 Pemendagri Nomor 33 Tahun 2019. Adapun
Format dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 tercantum
dalam Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun Anggaran 2019 ini

Dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 33
Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 , dinyatakan
bahwa Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan
prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku , sesuai dangan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2019.

Kesimpulan ,Permendagri No.33 Tahun 2019 menjadi
pedoman bagi seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
penyusunan APBD. Permendagri ini berisikan pokok-pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah baik dalam penyusunan, pembahasan serta
penetapan APBD pada tahun-tahun selanjutnya.

Pengelolaan keuangan daerah harus tertib, taat
peraturan, efektif, efisien, ekonomis, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi
masyarakat,

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah