Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perbaikan pemerintahan dan sistem
manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang
dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan
berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan
untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif
yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari
sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang
atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan
akuntabilitas yang disusun secara periodik. Baca juga : Pembangunan Zona
Integritas.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana
didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah
satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan
sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah:

1.   Menjadikan instansi pemerintah yang
akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif
terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya.

2.   Terwujudnya transparansi instansi
pemerintah.

3.   Terwujudnya partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

4.   Terpeliharanya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan
untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan
sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :


1.
Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen
perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana
strategis ini menjadi dokemen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan
kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Penjelasan lebih
lanjut mengenai rencana strategis akan ditulis pada posting
selanjutnya.


2.
Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi
mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis,
indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1
(satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang
mendukung pecapaian sasaran strategis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di
Penyusunan Perjanjian Kinerja.


3.
Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah
untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang
dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan
APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau
penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut
mengenai pengukuran akan ditulis pada posting
selanjutnya.


4.
Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses
pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta
melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan
instansi pemerintah sebagai
kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem
akuntansi dan statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan
kinerja akan ditulis pada posting selanjutnya.


5.
Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses
menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja
tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian
sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis
dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut
dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.


6.
Review dan Evaluasi Kinerja

Review merupakan langkah dalam rangka
untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada
pimpinan. Review tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah
dan hasil Review berupa surat pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh
Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan
evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah. Baca juga :
Review Atas Laporan Kinerja.