MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS


Kas merupakan salah satu aset yang menentukan berjalan
atau tidaknya operasional instansi pemerintah. Bahkan instansi pemerintah harus
memastikan ada kas untuk periode yang akan datang beberapa bulan sebelum periode
baru dimulai. Tanpa adanya kas, pembangunan dipastikan akan terhambat. Salah
satu cara untuk mengendalikan kas dengan efektif yakni dengan membuat anggaran
kas. Anggaran kas memiliki peran yang penting untuk mengendalikan
kas.

Menurut Syamsudin, anggaran kas adalah suatu alat yang
dapat digunakan oleh manajer untuk memperkirakan kebutuhan-kebutuhan jangka
pendek dan mengetahui kekurangan dan kelebihan uang selama periode anggaran atau
budget. Selain itu, Munandar (1985), berpendapat bahwa anggaran kas
merupakan anggaran yang direncanakan secara rinci mengenai semua jumlah kas dan
perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa yang
akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan maupun
pengeluaran.

Bagi sebuah instansi
pemerintah
untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kasnya,
tidak bisa hanya dengan melihat kegiatan operasionalnya tetapi melalui anggaran
kas yang sudah dibuat. Karenanya, anggaran kas dibuat dengan tujuan sebagai
berikut:

a. Alat memantau keadaan kas secara terus
menerus.

b. Memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode
dari kegiatan operasionalnya.

c. Menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta
menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas

d. Mengukur keberhasilan atas target yang sudah
dibuat.

e. Alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan
kegiatan

 

            Dalam instansi pemerintah penyusunan Rancangan Anggaran
Kas SKPD memiliki alur sebagai berikut :

1.   Kepala
SKPD Berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas
SKPD.

2.   Rancangan
Anggaran Kas SKPD disampaikan Kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan
DPA-SKPD

3.   Pembahasan
Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan
DPA-SKPD

4.   Mekanisme
Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah.

Lebih
jelasnya mekanisme penyusunan anggaran kas dilakukan secara
sistematis.

PPKD
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan
DPA-SKPD.(Pasal 123 Ayat 1)

Kepala
SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja
terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh PPKD.

TAPD
melakukan verfikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD
paling lama 15 hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD (Pasal 124 Ayat 1)

Berdasrkan
hasil verifikasi tersebut , PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dengan
persetujuan Skretaris daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan dismpaikan
kepada Kepala SKPD,Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan BPK palin lama 7 hari
kerja sejak tanggal disahkan

DPA-SKPD digunakan sebagai dasar
pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang

Berdasarkan hasil verifikaasi tersebut
, PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris
Daerah.

Lebih jelasnya dapat dilihat dari skema
berikut :
clip_image002

 

DPA-SKPD

Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.

DPA-SKPD yang dijadikan sebagai dokumen pelaksanaan
anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terlebih dahulu disahkan oleh
PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Dengan demikian DPA SKPD sangat erat hubungannya dalam
penyusunan rancangan anggaran kas. Sehingga dalam penyusunannya tidak bisa
dipisahkan satu sama lain.

Berikut ini adalah format anggaran kas pemerintah
daerah :

clip_image004

clip_image006