BPKAD Kabupaten Banjar Melakukan Kaji Banding di BPPKAD Kota Surakarta

 

Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Banjar melakukan
Kaji
Banding tentang Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) SKPD dan Penyusunan SOP
pada Sub Bagian Perencanaan

di
BPPKAD Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah
,
tanggal
16 s.d 18 Desember 2019
.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Drs.
Achmad Zulyadaini, M.Si

memberikan sambutan

pada

acara
Kaji
Banding

tersebut, mengucapkan terimakasih telah diterima dengan baik di
BPPKAD Kota Surakarta, beliau mengharapkan dengan
diadakannya kegiatan kaji banding tersebut dapat memberikan kemajuan dan
perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan penyusunan SOP BPKAD
Kabupaten Banjar.

clip_image002

 

Pada
kesempatan tersebut Sekretaris BPPKAD Kota Surakarta menjelaskan tentang
pe
nggunakan aplikasi SIMDAIntregated, yaitu sebuah
aplikasi SIMDA yang sudah terintegrasi antara perencanaan di Bappedalitbangda,
penganggaran di BPPKAD dan e SAKIP di Bagian Organisasi menjadi satu
kesatuan.

SIMDAIntregated bisa digunakan dengan syarat
;

·         Sudah melakukan review Renstra, program dan kegiatan
harus bersinergi dengan Renstra, apa yang sudah tertuang diperencanaan awal
harus urut sampai di kegiatan.

·         Chassceding harus jelas sampai level paling bawah,
sehingga semua pejabat esselon 4 minimal harus memiliki 1 (satu)
kegiatan.

·         Standar Satuan Harga (SSH) sudah sesuai
regulasi

·         Analisa Standar Belanja (ASB) harus jelas dan
terperinci

Pemerintah
kota Surakarta membuat kebijakan bahwa PPTK dijabat oleh esselon 4 dan Kabid
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP, BPPKAD Surakarta
melakukan efisiensi kegiatan dengan cara menyeleksi kegiatan yang akan
dimasukkan kedalam DPA. Agar efisiensi kegiatan ini tidak menghambat pelaksanaan
kegiatan, maka dalam 1 (satu) kegiatan dimasukkan beberapa
aktifitas.

Sejak awal 2019 pemerintah kota Surakarta memberlakukan
sistem e-Kinerja dalam penghitungan besaran Tunjangan Penambah Penghasilan
(TPP). Pemerintah kota Surakarta juga mengurangi honor dengan cara menaikkan
besaran TPP dan memberikan syarat untuk penggunaan honor tim, yaitu
;

·         Hanya memperbolehkan honor tim yang diamanatkan oleh
perundang-undangan

·         Hanya memperbolehkan honor tim yang sifat kegiatannya
dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah tingkat kota dan juga menggunakan
Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah.

Perhitungan TPP berdasarkan nilai e-Kinerja, dinilai
tidak hanya berdasarkan absen kehadiran tetapi dinilai juga dengan kinerja
pegawai. Dengan persentase absen kehadiran 20% dan kinerja pegawai 80%.
Perhitungan kinerja pegawai didapat dari jumlah point yang dihasilkan dengan
cara memasukkan aktifitas harian pegawai ke dalam aplikasi e-Kinerja
tersebut.

BPPKAD Surakarta sudah menggunakan SOP dalam melakukan
pelayanan terhadap publik. Dalam penyusunan SOP tersebut yang perlu diperhatikan
sebagai berikut;

·         Membentuk panitia penyusun SOP

·         Membuat sasaran SOP yang tepat

·         Berdiskusi dengan pimpinan

·         Menentukan batas waktu dalam penyusunan
SOP

clip_image004

Adapun kesimpulan dan saran yang bisa diambil dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut:

·         Berdasarkan pembelajaran dari Kota Surakarta, perlu
sinergitas dan keterpaduan dari RPJMD sampai dengan program dan kegiatan pada
OPD sehingga hasil kegiatan sesuai dengan visi misi yang diamanatkan oleh Kepala
Daerah.

·         Perlunya sistem yang terintregitas antara perencanaan,
penganggaran, pertanggungjawaban sampai dengan akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah sehingga dapat memberikan transparansi penggunaan anggaran pemerintah
daerah dan memudahkan pihak terkait lainnya untuk melakukan control dalam
penggunaan anggaran.

·         Perlunya sistem penilaian kinerja pegawai yang
terstandarisasi sehingga memacu pegawai untuk bekerja dengan sebaik mungkin, dan
dapat membantu pemerintah daerah dalam mengawasi dan melakukan pembinaan jika
ada pegawai yang kinerjanya kurang produktif.

·         SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus
kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk pegawai baru, penghematan biaya,
memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara
bagian-bagian yang berlainan dalam OPD.

clip_image006