PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BAGIAN KESEMBILAN TATA CARA PELAKSANAAN SEWA OLEH PENGGUNA BARANG

 

clip_image001

 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan sewa. Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.

Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud. Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. Penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh:

a.    Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

b.    Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud, Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

 

 

Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud disertai:

a.    data barang milik daerah yang diusulkan;

b.    usulan jangka waktu sewa;

c.    usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa;

d.    surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan

e.    surat pernyataan dari calon penyewa.

Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan.

Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud, menyatakan bahwa:

a.    Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja; dan

b.    penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja.

Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud di atas, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud. Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan sewa.

Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:

a.    luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau

b.    estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.

Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana dimaksud diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam penghitungan besaran sewa. Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dan perhitungan besaran sewa.  Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.

Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud.

 

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan.

Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

a.    data barang milik daerah yang akan disewakan;

b.    data penyewa;

c.    data sewa, antara lain:

1.    besaran tarif sewa; dan

2.    jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud huruf b.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa

Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud, maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang. Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai sewa.

Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang. Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud, Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.

Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.