PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BAGIAN KESEPULUH PEMELIHARAAN SEWA

clip_image002

Pemeliharaan Sewa, Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa. Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

 Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar (force majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah, Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan:

a.    Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan

b.    Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

Ganti Rugi Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denda Sanksi, Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

a.    penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;

b.    perbaikan sebagaimana dimaksud belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau

c.    penggantian sebagaimana dimaksud belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.