Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

 

Pada dasarnya kata system berasal dari bahasa Yunani “Systema” yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain.

Menurut Agus Mulyanto (2009:1) Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengembilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Pada dasarnya baik sektor swasta maupun pemerintah, akuntansi dibedakan menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dalam hal ini akuntansi yang dibahas adalah akuntansi keuanhan daerah.

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan : Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Menurut Abdul Halim (2012:35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut : “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Menurut Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Menurut Deddi Nordiawan, (2006:5) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat di definisikan sebagai berikut : “Serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.”

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (2006:76) yang terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan : “serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”

Definisi dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Muhammad Gade (2000:95) adalah : Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiaban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan system akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard an prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari :

1.      Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

2.      Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

3.      Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, dan

4.      Sistem Teknologi Informasi.


Namun untuk menyusun system akuntansi sector public, menurut Indra Bastian (2010:31) perlu mempertimbangkan beberapa factor, yaitu :

1.      Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa system akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.

2.      System akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa system akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, system akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.

3.      System akuntansi yang disusun harus memenuhio prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan system akuntansi harus dapat ditekan sehingga relative tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggaraan system akuntansi perlu memprtimbangkan biaya versus manfaat (cost versus benefitdalam menghasilkan suatu informasi.

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsitem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan Akuntansi Pemerintah menurut Abdul Halim (2004:28) adalah

1.      Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)

2.      Manajerial

3.      Pengawasan

Tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)

Tujuan pertanggungjawaban meniliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit- unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah.

Menurut Muhammad Gade (2000:112) tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat (daerah):

a.       Menjaga aset pemerintah dan instansi instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum.

b.      Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat (daerah), baik secara nasional(daerah) maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.

c.       Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.

d.      Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Dari definisi sistem akuntansi pemerintahan dan tujuan yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan sistem akuntansi pemerintahan : 1. Akuntabilitas Pemerintah 2. Manajerial

Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kebijakan dari System Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 239 (2006:77) terdiri dari :

1.      Pengakuan Akuntansi

2.      Pengukuran Akuntansi

3.      Penyajian Akuntansi

Pengakuan Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untukberkreasi dalam merancang system akuntansi yang sesuai dengan karakteristik kauangan di masing-masin daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi system dan prosedur yang telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan. Dengan kata lain, kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah.

Poin penting dari kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran dan penyajian. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan atas transaksi akuntansi terbagi menjadi 2 basis, yaitu Basis kas dan basis Akrual

Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas, menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai (Indra Bastian, 2010:42).

Dalam Standar Akuntansi pemerintah (SAP) No 01 – Basis Akuntansi, menerangkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/daerah atau entitas pelaporan dan belanja diakui pad saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas laporan.

Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih relisasi penerimaan dan pengeluaran.Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jas disajikan pada Laporan realisasi Anggaran.

Basis Akrual (Accrual Basis)

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 01 – Basis Akuntansi, Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi”.

Cara pembuktian akrual basis membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan sudak atau belum.

Basis akrual akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi dimasa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan dating. Basis akrual akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas. Dalam laporan keuangan pemerintah, basis akrual digunakan untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keungan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengukuran Akuntansi

“Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah” (USAID 2009). Jadi dapat disimpulkan pengukuran adalah apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis (nilai jual-beli ketika transaksi itu  dilakukan) atau menggunakan nilai pasar (yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku).

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya tentu saja setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.akuntansi pengeluaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dn fungsi untuk melaksanakan aktivitas seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah,bantuan social , dan belanja tak terduga.

Penyajian Akuntansi

Ikhtisar-ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanan akuntansi kemudian dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai dinas atau instansi pemerintah daerah  lalu disampaikan kepada kepala pemerintah daerah setempat dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau Badan Pengawas Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.