KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Definisi dari Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disingkat menjadi RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggung jawab salah satunya tugasnya adalah menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang sedangkan tugas Pengurus Barang Pengelola yang menunjang kinerja Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ialah Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

Definisi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa sebagai berikut:

1.    Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

2.    Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;

3.    Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;

4.    Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna berwenang dan bertanggungjawab melakukan stock opname barang persediaan.

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan sebagai berikut :

1.    Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:

a.    menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang;

b.    menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan;

c.    menyediakan tempat penyimpanan barang;

d.    melindungi gudang/tempat penyimpanan;

e.    menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan;

f.     menghitung fisik persediaan secara periodik; dan

g.    melakukan pengamanan persediaan.

2.    Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:

a.    buku persediaan;

b.    kartu barang;

c.    Berita Acara Serah Terima (BAST);

d.    berita acara pemeriksaan fisik barang;

e.    Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB);

f.     laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan;

g.    dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

3.    Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan dengan melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pada hari selasa tanggal 19 Maret 2019 yang telah lewat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis / Pelatihan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Penatausahaan Barang Persediaan yang bertempat di Gedung Aula Barakat Lt. II Sekretariat Daerah.

            Bimbingan Teknis ini diikuti oleh Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Bimbingan Teknis tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (ASN) dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.

            Kegiatan Bimbingan Teknis tersebut diisi oleh Narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banjar.

           

Berikut adalah dokumentasi foto tentang kegiatan bimbingan teknis tersebut:

clip_image002

Gambar 1: Kegiatan Bimbingan Teknis / Pelatihan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Penatausahaan Barang Persediaan resmi dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si, kemudian disusul sambutan pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Aset Daerah Bapak Muhammad Mahyudi, SE, M.Si.

clip_image004

Gambar 2 : Pemberian Materi pada saat Bimbingan Teknis dari Pemateri Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.