Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah mengusulkan Barang Milik Daerah untuk dihapuskan dari Laporan Inventaris Barang Pengguna. Kondisi Barang Milik Daerah tersebut rusak berat dan kebanyakannya tidak dapat lagi menunjang kinerja tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dalam segi Pengelolaan Barang Milik Daerah kalau segera tidak ditindaklanjuti dengan penghapusan akan berdampak dari menumpuknya aset lain-lain pada pelaporan Barang khususnya Milik Daerah dan Neraca Kabupaten Banjar, untuk itulah dilakukan penelitian terhadap usulan penghapusan Barang Milik Daerah tersebut.
Dokumentasi pada saat penelitian terhadap usulan tersebut sebagai berikut:
Gambar 1 : Ibu Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Bidang Aset BPKAD Kabupaten Banjar bersama Pengurus Barang Pengguna Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Litbang tengah meneliti fisik barang milik daerah yang dimasukkan usulan penghapusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Litbang.
Gambar 2 : sebagian barang milik daerah yang diusulkan hapus oleh satuan kerja perangkat daerah yang tercatat di Bappeda Litbang.
Gambar 3 : Ibu Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Bidang Aset BPKAD Kabupaten Banjar sedang memberikan saran dan masukan terhadap Pengurus Barang Pengguna Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Litbang.
Gambar 4 : Penelitian Usulan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, Pengurus Barang Pengguna tengah menunjukan barang yang diusulkan penghapusan.
Gambar 5 : Penelitian Usulan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, Pengurus Barang Pengguna tengah menunjukan barang yang diusulkan penghapusan.
Gambar 6 : Ibu Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Bidang Aset BPKAD Kabupaten Banjar bersama Pengurus Barang Pengguna Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup tengah meneliti fisik barang milik daerah yang dimasukkan usulan penghapusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Litbang
Gambar 7 : sebagian barang milik daerah yang diusulkan hapus oleh satuan kerja perangkat daerah yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup.
Gambar 8 : sebagian barang milik daerah yang diusulkan hapus oleh satuan kerja perangkat daerah yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup