PERATURAN PEMERINTAH – PP NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai peraturan turunan dari UU Pemda tersebut. Dengan adanya PP terbaru tersebut, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) kian ketat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019, yang selanjutnyan disingkat LPPD adalah laporan yang disampikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerinthan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pengertian Ringkasan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahu anggaran. Adapun yang dimaksud Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) menurut Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019 adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka dimaksud kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran  yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenanagan dalam waktu yang telah ditentukan. 

 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019, menyatakan bahwa laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

o   Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD;

o   Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ;

o   Laporan Keterangan Pertanggungjawaba RLPPD;

o   Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EPPD

 

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun  2019, menyatakan bahwa LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasar prinsip:

o   Transparansi

o   Akuntabilitas

o   Akurasi dan

o   Objektif.

 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019, menyatakan bahwa LPPD memuaat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah Daerah yang terdird atas :

a.    Capain Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

b.    capaian  kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

a.    capaian kinerja makro;

b.    capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan

c.     capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhahan ekonomi, pendapatatan per kapita , dan ketimpangan pendapatan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

1)    capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2)    Indikator kinerja ditetapkan oleh menetri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lemabaga pemerintah  nonkementerian terkait.

3)    Indikator kinerja dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandinngkan antardaerah.

 

Pasal 8 Peraturan Pemrintah – PP Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan

1)    Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secar terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggungjawaban yang disusun secaaar periodik.

2)    Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan perturan perundang – undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

 

Pasal 9 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas :

a.    Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah pusat;dan

b.    Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah pusat dan /atau Pemerintah Daerah Provinsi.