Kondisi umum pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota

Kondisi umum pengelolaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Instansi Pemerintah
Kabupaten/ Kota sampai dengan saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan
instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
Provinsi.

Masih banyak dijumpai kelemahan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA)
sebagai contoh Sasaran yang ada
belum seluruhnya berorientasi hasil (Outcome), dan indikator kinerjanya belum
Specific, Measurable,  Attainable,
Relevant dan Time Bound  (SMART).
Selain itu masih  dijumpai ketidak
selarasan/harmonisan antara sasaran RPJMD dengan sasaran RENSTRA. Hal tersebut
akan berpengaruh kepada Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh tingkatan
dibawahnya.

Seharusnya sasaran dalam RPJMD dan
RENSTRA seharusnya berorientasi hasil (Outcome) dan indikatornya SMART, dan
selaras antara Sasaran dalam RPJMD, dengan Sasaran RENSTRA dan diikuti
keselarasan dengan program dan Kegiatan dibawahnya.

Perencanaan kinerja yang baik
seharusnya diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik, sehingga Money Follow
Program akan tercipta yang artinya setiap pengeluaran/ belanja pemerintah
mempunyai keterkaitan/ dukungan dengan Program dan Sasaran
diatasnya.

Salah satu penyebab permasalahan hal
tersebut karena kurangnya permahaman dari Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja. Jika Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota dapat memahami Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja dengan
baik, maka dapat mengidentifikasi adanya sasaran yang tidak berorientasi hasil
(outcome) dan ketidak selarasan Sasaran Kinerja RPJMD dengan
RENSTRA.