BPKAD KAB. BANJAR MENGIKUTI BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP DAN LKPD BERBASIS AKRUAL, SERTA BIMTEK ANJAB DAN ABK

clip_image002

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Banjar
mengikutkan beberapa ASN-nya dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Bimtek
Anjab dan ABK , serta penyusunan LAKIP dan LKPD berbasis akrual, serta, yang
diadakan di Yogyakarta pada tanggal 6 s.d 8 November
2019.

Bimbingan teknis ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi
pertama diisi dengan penjabaran dan penjelasan tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja. Pada sesi ini narasumber menjelaskan bahwa Analisis
Jabatan merupakan p
roses, metode dan teknik untuk memperoleh
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk
kepentingan program kepegawaian serta memberi umpan balik bagi organisasi,
tatalaksana, pengawasa
n dan
akuntabilitas
.

Hasil dari analisis jabatan adalah deskripsi pekerjaan
dan spesifikasi pekerjaan. selain itu analisis jabatan memiliki tujuan yang
penting dalam instansi pemerintah antara lain:

  • Rumusan Jabatan, (struktural dan fungsional
    umum/tertentu) untuk setiap unit kerja
  • Uraian Jabatan (struktural dan fungsional
    umum/tertentu) untuk setiap unit kerja
  • Peta Jabatan, bentang jabatan baik jabatan
    struktural dan fungsional sebagai gambaran menyeluruh jabatan yang ada dalam
    unit organisasi atau dalam instansi.

Informasi jabatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk
perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, perencanaa karier, pengangkatan
dalam jabatan, penilaian kinerja, kompensasi (evaluasi jabatan), dan analisis
kebutuhan diklat.

Analisis Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan
jumlah jam kerja seseorang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
dalam waktu tertentu.

Tujuan analisis beban kerja yaitu untuk menentukan
berapa jumlah pegawai/personalia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan dan menentukan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang
dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai.

Pada sesi yang kedua diisi penjabaran dan penjelasan
tentang penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan
LKPD berbasis akrual. Narasumber menjelaskan bahwa
setiap  instansi  pemerintah  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara diwajibkan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksinya serta kewenangan pengelolaan
sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan
akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategi, rencana kinerja, dan
pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP
yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan
melembaga.

LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah
memiliki
berbagai manfaat yaitu,

untuk
meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi
yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
instansi
,
sebagai
umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi
pemerintah
, mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi
,
m
endorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan, peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
,
dan m
enjadikan
instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungan.

Dengan
mengikuti bimbingan teknis ini diharapkan dapat m
eningkatkan wawasan dan keterampilan aparatur pengelola keuangan
dan aset daerah menjadi tenaga profesional pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang memiliki kompetensi dan kapabilitas