PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 . Peraturan Menteri Dalam Negeri – Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang  Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk efektifitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antara pemerintah…

PENAKSIRAN NILAI FISIK KENDARAAN DINAS BERMOTOR RODA EMPAT

Pada tanggal Tiga Puluh Bulan September Dua Ribu Sembilan Belas, Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama Tim dari Dinas Perhubungan   Kabupaten Banjar melakukan pengecekan dan penilaian untuk fisik kendaraan dinas bermotor roda empat. Ada Sembilan Unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat yang dilakukan penilaian fisiknya yang tercatat pada lima Satuan Kerja Perangkat…

PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 , diterbitkan untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan balanja daerah diperlukan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89…

SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)

            Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Rencana Umum Pengadaan disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran).             Rencana Umum Pengadaan (RUP) menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap…

PRINSIP PENYUSUNAN DPA-SKPD/PPKD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Wali kota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk…